Sambangi Gedung MPR, Sri Mulyani Ngaku Tak Bahas Utang

Sambangi Gedung MPR, Sri Mulyani <i>Ngaku</i> Tak Bahas Utang

RIAUMANDIRI.CO, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani siang ini menyambangi kantor Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Kedatangan Sri Mulyani ternyata bukan untuk membahas perihal utang negara. 

Seperti diketahui, Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu memang tengah berselisih tegang perihal utang negara dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan.

Debat soal utang itu dimulai ketika dalam pidato sidang tahunan MPR 16 Agustus 2018, Zulkifli Hasan menyinggung besar pembayaran pokok utang pemerintah yang jatuh tempo tahun 2018 sebesar Rp400 triliun. Jumlah tersebut, dikatakan Zulkifli 7 kali lebih besar dari Dana Desa dan 6 kali lebih besar dari anggaran kesehatan sehingga menjadi tidak wajar.


Pernyataan anggota Partai Amanat Nasional (PAN) itu dijawab Sri Mulyani melalui tulisan di akun Facebook pribadinya. Akan tetapi, siang ini, Sri Mulyani yang menyambangi kantor MPR tidak membahas utang. 

Sri Mulyani juga tidak menggelar rapat dengan Zulkifli. Sri Mulyani mengatakan, kedatangannya adalah untuk membahas kebutuhan anggaran.

"Kita membahas untuk kebutuhan anggaran MPR dalam rangka tambahan pimpinan tahun 2018 dan tahun depan untuk 2019 sesuai dengan beberapa aktivitas dan struktur baru," terang Sri Mulyani di Gedung DPR, Jakarta, Senin (20/8/2018).

Sri Mulyani menegaskan, penjelasan soal utang cukup diberikan melalui tulisannya di Facebook. "Kan sudah saya jawab di Facebook," tegas Sri Mulyani.

Sebagai informasi, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjawab pernyataan Zulkifli Hasan yang mengatakan pembayaran pokok utang pemerintah tidak wajar dalam pidato sidang tahunan MPR 16 Agustus 2018. 

Zulkifli menyampaikan bahwa besar pembayaran pokok utang pemerintah yang jatuh tempo tahun 2018 sebesar Rp400 triliun yang 7 kali lebih besar dari Dana Desa dan 6 kali lebih besar dari anggaran kesehatan adalah tidak wajar. Dari Facebook resmi Sri Mulyani, dia menuturkan bahwa pernyataan dari Ketua MPR tersebut selain bermuatan politis juga menyesatkan.